Bandung -- Satyakaryanews.com -- Dukungan serupa datang dari kalangan ulama. H. Ahmad Dahlan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Jawa Barat, menyatakan dukungan penuh agar Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.Menurutnya, posisi Polri saat ini sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi dan konstitusi, terutama dalam menjaga netralitas, efektivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, Praktisi Hukum: Menjaga Keutuhan Sistem Hukum Nasional.
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia dikenal konsep catur wangsa penegak hukum, yakni hakim di bawah Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta advokat yang bersifat mandiri.
"Dari keempat pilar tersebut, kejaksaan dan kepolisian sama-sama bertanggung jawab langsung kepada Presiden," H. Ahmad Dahlan.
Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, akan muncul potensi kekacauan sistemik. Ia mencontohkan kementerian teknis yang di daerah terikat pada kebijakan kepala daerah akibat otonomi daerah, Jika Polri berada di bawah kementerian, bukan tidak mungkin kepolisian di daerah justru bertanggung jawab kepada kepala daerah, bukan lagi pada satu komando nasional," katanya.
Kondisi tersebut, tegasnya, sangat berbahaya karena hukum di Indonesia tidak boleh terfragmentasi oleh kepentingan daerah. Oleh karena itu, Polri sebagai bagian dari pilar penegak hukum nasional harus tetap berada di bawah pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia.***